Harian asal Inggris, The Guardian mengungkap sebuah berita
mencengangkan terkait “pabrik” akun twitter palsu untuk menaikkan
popularitas Ahok, sekaligus membendung serangan anti Ahok.
Dalam tulisannya, jurnalis The Guardian, Kate Lamb menyebut seorang
buzzer bernama Alex (nama samaran), memiliki beberapa tugas. Tugas
pertamanya dulu adalah membendung gelombang anti-Ahok pada Pemilihan
Kepala Daerah DKI Jakarta 2017 di media sosial. Ia pun tak sungkan
blak-blakan bercerita tentang pekerjaannya ini.
“Saya diminta membuat masing-masing lima akun Facebook dan Twitter,
serta satu akun Instagram palsu. Ini bukan untuk senang-senang, ini
‘perang’ untuk menyerang lawan-lawan politik,” kata dia, seperti dikutip
The Guardian, Senin (23/07).
Alex juga mengungkapkan pekerjaan yang dilakoninya selama ini membuatnya jijik.
“Kadang-kadang, saya merasa jijik dengan diri saya sendiri,” tuturnya.
Benar saja, Alex menjadi bagian dari sekitar 20 orang buzzer atau
pasukan rahasia dunia maya yang bertugas menyebar pesan melalui akun
media sosial palsu untuk mendukung Gubernur DKI Jakarta Petahana, Basuki
Tjahaja Purnama, atau Ahok, untuk dipilih kembali.
Alex, yang menggunakan foto perempuan cantik sebagai display picture
media sosialnya, mengaku dibayar sekitar US$280 (sekitar Rp4 juta) per
bulan, dan diduga bekerja di sebuah rumah mewah di kawasan Menteng,
Jakarta Pusat. Mereka masing-masing diberitahu untuk mengirim 60 hingga
120 berita sehari di akun Twitter palsu mereka, dan beberapa kali setiap
hari di Facebook.
“Mereka mengatakan kepada saya dan yang lainnya untuk merahasiakan
pekerjaan ini. Mereka juga bilang kalau ini ‘waktunya berperang’, dan
kami harus menjaga medan perang,” tegas Alex.
Saat itu, Alex harus perang kata-kata di media sosial melawan buzzer milik Agus Harimurti Yudhoyono serta Anies Rasyid Baswedan.
Ia juga mengakui kalau perang tersebut menjurus ke arah SARA.
Puncaknya, ketika terjadi demonstrasi besar-besaran massa yang
mengatasnamakan Islam yang menyerukan Ahok untuk dipenjara karena
dinilai menistakan Islam untuk kepentingan politik.

